Ringkasan: Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah Presiden Prabowo mencopot tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), Kejaksaan Agung menetapkan mereka sebagai tersangka korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Modus kejahatan mencakup jual beli titik SPPG, penunjukan yayasan terafiliasi, hingga mark up pengadaan barang yang menyentuh angka triliunan rupiah.
Apa yang Terjadi: Kronologi Pencopotan dan Penetapan Tersangka
Senin, 2 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa pengumuman besar-besaran. Kurang dari 24 jam setelahnya, Rabu 3 Juni 2026 sore, Kejaksaan Agung berdiri di podium Gedung Bundar dan mengumumkan ketiganya sebagai tersangka.
Bergerak cepat, terencana, dan nyaris tanpa celah.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti elektronik yang cukup. Langkah ini bukan keputusan mendadak — melainkan hasil penyelidikan panjang yang rupanya sudah berjalan paralel dengan evaluasi internal istana.
Prabowo sendiri, saat hadir di acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, mengungkap bahwa ia sudah lama menerima laporan-laporan mencurigakan. Ia memanggil Kepala BPKP, Ketua BPK, hingga Kepala PPATK untuk memverifikasi informasi tersebut sebelum bertindak.
“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung, atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” kata Prabowo mengutip pesan sang ayah — kalimat yang ia jadikan justifikasi atas keputusan pencopotan tersebut (CNN Indonesia, 3 Juni 2026).
Siapa 3 Tersangka Korupsi BGN Ini?
Kejaksaan Agung menetapkan tiga nama, yang masing-masing menduduki posisi strategis di BGN:
| # | Nama | Jabatan di BGN | Inisial dalam Berkas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dadan Hindayana | Kepala BGN | DH |
| 2 | Sonny Sonjaya | Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi | SS |
| 3 | Lodewyk Pusung | Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan | LP |
Ketiganya resmi ditahan pada hari yang sama dengan pengumuman status tersangka — sebuah langkah yang menunjukkan kepercayaan diri penyidik terhadap kekuatan alat bukti yang mereka miliki.
Posisi mereka kini digantikan. Presiden Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN yang kosong.
Modus Korupsi: 3 Lapis Kejahatan dalam Satu Program
Kasus ini bukan tentang satu jenis penyelewengan. Kejagung mengurai setidaknya tiga lapisan modus yang saling menopang.
Lapis 1 — Jual Beli Titik SPPG
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah unit dapur yang menjadi tulang punggung distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Setiap SPPG dikelola oleh yayasan mitra yang dipilih melalui proses verifikasi di portal resmi BGN.
Di sinilah celah pertama terbuka.
Yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG ternyata terafiliasi langsung dengan Dadan, Sonny, dan Lodewyk — baik dimiliki melalui nama orang lain maupun dikendalikan secara tidak langsung. Proses verifikasi di portal BGN dikondisikan agar yayasan-yayasan tidak layak itu tetap lolos seleksi.
“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari,” ungkap Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar, 3 Juni 2026 (Satelit News, 3 Juni 2026).
Lapis 2 — Intervensi Pengadaan Barang dan Jasa
Tidak berhenti di titik SPPG. Ketiga tersangka juga diduga mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN.
Akibatnya, spesifikasi tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil lapangan. Harga dipompa. Barang yang dibeli:
| Jenis Barang | Volume | Nilai Pengadaan |
|---|---|---|
| Motor listrik | 21.801 unit | ~Rp1 triliun |
| Sepatu | 32.000 pasang | Di-markup, nilai pasti masih dihitung |
| Tablet | 31.000 unit | Di-markup, nilai pasti masih dihitung |
| Televisi 75 inci | 5.400 unit | Di-markup, nilai pasti masih dihitung |
Temuan ini mencerminkan pola yang juga pernah terjadi di sektor lain. Pembaca yang mengikuti kasus pledoi Nadiem Makarim dalam perkara korupsi Chromebook tentu mengenali dinamika yang serupa: ketika pengadaan teknologi dan barang dengan nilai besar dikelola tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, celah korupsi hampir selalu muncul.
Lapis 3 — Anggaran Program yang Tidak Diimbangi Pengawasan
KPK sendiri sudah mewanti-wanti sejak 2025. Dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025, Direktorat Monitoring KPK menyebut bahwa pembengkakan anggaran MBG dari Rp71 triliun (2025) menjadi Rp171 triliun (2026) belum diimbangi kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan yang memadai.
Anggaran resmi MBG tahun 2026 yang tercatat dalam berkas Kejagung mencapai Rp258–268 triliun — angka yang berubah-ubah antara sumber karena masih dalam evaluasi efisiensi.
Tanpa SOP pengawasan ketat, kewenangan besar BGN dalam menentukan vendor dan lokasi dapur menjadi titik rawan (KPK, Laporan Tahunan 2025).
Prabowo: “Saya Tidak Boleh Banyak Komentar”
Respons Prabowo di muka publik terkesan terkendali. Ia mengaku kecewa atas kelakuan Dadan dan kawan-kawan — program MBG adalah salah satu program yang paling ia banggakan.
Namun ia juga menegaskan tidak ingin pernyataannya memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Kalimatnya singkat: “Saya tidak boleh banyak komentar.”
Di balik sikap diam itu tersimpan gerak yang sudah jauh lebih panjang. Prabowo mengungkap bahwa ia memanggil kepala-kepala lembaga pengawas jauh sebelum pencopotan dilakukan. Proses ini bukan sehari dua hari.
Pasal yang Menjerat dan Ancaman Hukumannya
Ketiga tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 (Kabariku, 3 Juni 2026).
Besaran kerugian negara secara pasti masih dalam proses perhitungan oleh lembaga yang berwenang. Kejagung belum mengumumkan angka final.
Apa Dampaknya bagi Program MBG?
Program MBG tetap berjalan. Pemerintah menegaskan bahwa kasus ini tidak menghentikan distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Namun beberapa hal berubah secara signifikan:
- Kepemimpinan BGN berganti — Agustina Arumsari dan Trenggono mengisi posisi wakil kepala.
- Pengawasan diperkuat — Istana menyatakan akan melibatkan lebih banyak lembaga pengawas secara aktif.
- Anggaran kemungkinan turun — Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran MBG yang semula Rp268 triliun kemungkinan akan berkurang karena efisiensi (IDN Times, 3 Juni 2026).
- Penyidikan meluas — Kejagung masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kasus ini bukan yang pertama menunjukkan betapa program besar dengan anggaran jumbo rentan disusupi kepentingan internal. Dalam konteks hiburan dan selebriti, pola serupa pernah terlihat ketika figur publik besar tersandung kasus yang berakar dari kepercayaan berlebih tanpa sistem check-and-balance — seperti yang baru-baru ini ramai dibahas terkait kasus PSY yang terseret dugaan pelanggaran prosedur obat psikotropika di Korea Selatan: semuanya berawal dari kelalaian prosedur yang dianggap sepele.
FAQ — Pertanyaan yang Paling Banyak Dicari
Siapa saja 3 pimpinan BGN yang jadi tersangka korupsi MBG?
Ketiganya adalah Dadan Hindayana (eks Kepala BGN), Sonny Sonjaya (eks Wakil Kepala Bidang Operasional), dan Lodewyk Pusung (eks Wakil Kepala Bidang Pengembangan Organisasi). Ketiganya ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026.
Apa modus korupsi yang dilakukan pimpinan BGN?
Ada tiga modus utama: pertama, jual beli titik SPPG dengan menunjuk yayasan terafiliasi yang tidak memenuhi syarat; kedua, intervensi pengadaan barang dan jasa dengan mark up harga; ketiga, pengaturan verifikasi di portal mitra BGN agar yayasan tidak layak tetap lolos.
Berapa anggaran MBG yang berpotensi diselewengkan?
Total anggaran MBG tahun 2025 tercatat Rp85,27 triliun dan tahun 2026 mencapai Rp258–268 triliun. Nilai pasti kerugian negara masih dalam perhitungan lembaga berwenang per 4 Juni 2026.
Apakah program MBG dihentikan setelah kasus ini?
Tidak. Pemerintah menegaskan program tetap berjalan dengan pimpinan baru dan pengawasan diperkuat. Namun anggaran kemungkinan mengalami penyesuaian efisiensi.
Mengapa Prabowo copot pimpinan BGN sebelum tersangka diumumkan?
Berdasarkan penjelasan Prabowo sendiri, ia sudah lama menerima laporan dari berbagai pihak dan memanggil kepala BPKP, BPK, serta PPATK untuk verifikasi sebelum mengambil keputusan. Pencopotan dilakukan pada 2 Juni 2026, dan penetapan tersangka menyusul pada 3 Juni 2026.
Referensi
- CNN Indonesia — Cerita Prabowo Telepon Kepala BPKP-PPATK Usai Ada Laporan Korupsi BGN, 3 Juni 2026.
- Satelit News — Modus Korupsi MBG, Kondisikan Yayasan Hingga Gelembungkan Anggaran, 3 Juni 2026.
- IDN Times — Eks Kepala BGN Dadan Jadi Tersangka Korupsi MBG, Purbaya: Kasihan Amat, 3 Juni 2026.
- Kabariku — Kejagung Beberkan Modus Tiga Tersangka Korupsi MBG, Atur Mitra hingga Mark Up Pengadaan, 3 Juni 2026.
- Berita Satu — 4 Fakta Kasus Dugaan Korupsi BGN yang Menjerat Dadan Hindayana Cs, 3 Juni 2026.
- KPK RI — Laporan Tahunan Direktorat Monitoring KPK 2025 — internal reference, via kompas.id.
📩 Dapatkan update berita terbaru dari Volix Media langsung ke inbox kamu — pusat hiburan, informasi, dan gagasan untuk generasi muda Indonesia.